BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENDAHULUAN Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan disusunnya Standar Prosedur Operasi (SOP) ini diharapkan pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil dan […]

Read more

BIMTEK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

PENDAHULUAN Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang […]

Read more

BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PENDAHULUAN Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, dan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.

Read more

BIMTEK TATA CARA PENILAIAN MUTURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian […]

Read more

BIMTEK AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO

PENDAHULUAN Audit berbasis resiko lebih berupa perubahan pola pandang dari pada sebuah teknik. Memakai kacamata audit berbasis resiko auditor harus menilai kemampuan manajemen dalam mengukur resiko, merespon resiko dan melaporkan resiko. Apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko dalam suatu area atau proses, maka resiko bawaan bisa diturunkan. Artinya auditor […]

Read more

BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

PENDAHULUAN Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta: pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan […]

Read more

BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENDAHULUAN Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2) dikelola oleh pemda kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 Januari 2014.Untuk menangani pengelolaan pajak PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam jumlah yang banyak sejalan dengan potensi peningkatan […]

Read more

BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN Sejak ditetapkannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak dan diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan untuk menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya.Termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. Namun hasil penerimaan pajak dan retribusi saat ini diakui […]

Read more

BIMTEK MEKANISME KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai kewajiban perpajakan yang agak berbeda dengan wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini terjadi karena Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah hanya mempunyai kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas pengeluaran/belanja barang/jasa/modal yang sumber dananya berasal dari APBN dan/atau APBD, pengertian APBN dan/atau APBD termasuk juga penerimaan pemerintah yang tidak dimasukkan dalam […]

Read more

BIMTEK PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 antara lain mengatur mengenai Verifikasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perangkat peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan, terakhir per tanggal 1 November 2012. Salah satu tujuan kegiatan Verifikasi adalah dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Read more

1 2 3
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ