BIMTEK PANATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BENDAHARA SKPD

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut.

Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke empat tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2010.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, terdapat juga beberapa istilah yang perlu diketahui oleh setiap ersonil yang terlibat didalamnya agar tidak menimbulkan ambiguitas dan misinterpretasi. Saat kita membahas pengadaan barang dan jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Perlu diketahui bahwa panitia pengadaan hanya dibentuk untuk menangani proyek yang bernilai lebih dari 100 juta. Namun jika nilainya kurang dari jumlah tersebut, proses pengadaan barang/jasa akan ditangani ole pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh instansi tersebut.

BIMTEK AUDIT E-PROCUREMENT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Harapan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut diemban oleh 2 (dua) unit kerja yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Salah satu bentuk pengadaan secara elektronik adalah lelang secara elekronik (e-lelang), yang sejak diluncurkan pada tahun 2008 telah berkembang dengan pesat hingga pada bulan Juni 2014 tercatat sebanyak 311.500 paket lelang dengan nilai pagu melebihi Rp 609 triliun telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (Smart Report LPSE-LKPP).

Namun di sisi lain, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa nampaknya masih merupakan kasus korupsi yang banyak ditangani aparat penegak hukum antara lain KPK. Hingga bulan Juli 2014, mayoritas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan pengadaan barang/jasa (123) kasus. Statistik ini menunjukkan bahwa pemberlakuan e-lelang ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

BIMTEK MANAJEMEN KEUANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Keuangan proyek adalah pembiayaan untuk proyek tertentu, seperti tambang, jalan tol, kereta api, pipa, pembangkit listrik, kapal, rumah sakit atau penjara, yang dibayar dari arus kas-proyek itu. Proyek keuangan adalah berbeda dari bentuk-bentuk tradisional keuangan karena pemodal terutama terlihat aset dan pendapatan dari proyek dalam rangka untuk mengamankan dan layanan pinjaman.

Berbeda dengan situasi pinjaman biasa, dalam pembiayaan dana proyek biasanya memiliki sedikit atau tidak ada jalan lain untuk aset non-proyek dari peminjam atau sponsor proyek. Dalam situasi ini, risiko kredit yang terkait dengan peminjam tidak sepenting seperti dalam transaksi pinjaman biasa, apa yang paling penting adalah identifikasi, analisis, alokasi dan manajemen dari setiap risiko yang terkait dengan proyek.

Minimalisasi risiko tersebut terletak di jantung keuangan proyek. Dalam pembiayaan jalan tidak ada cara atau batas resiko proyek untuk ahli keuangan yang besar. Karena pinjaman hanya dapat dikembalikan ketika proyek beroperasi, jika bagian utama dari proyek ini gagal, pemodal cenderung kehilangan sejumlah besar uang. Aset yang tetap biasanya sangat khusus dan mungkin di lokasi terpencil.

Jika dijual, mereka mungkin memiliki nilai kecil di luar proyek. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemodal, dan penasihat mereka, melakukan upaya besar untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan proyek dikurangi atau sedapat mungkin dihilangkan. Hal ini juga tidak mengherankan bahwa karena risiko yang terlibat, biaya keuangan seperti umumnya lebih tinggi dan lebih memakan waktu keuangan tersebut akan diberikan.

BIMTEK TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TANPA PROSES LELANG

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa.

BIMTEK AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGI TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

PENDAHULUAN

Audit/Pemeriksaan operasional atas pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu jenis pelaksanaan audit operasional yang khusus memfokuskan pengujian dan evaluasinya terhadap proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta potensi adanya penyelewengan atau kecurangan.

Hampir sebagian besar kasus korupsi yang terjadi saat ini berada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Hal itu bisa terjadi karena minimnya pengetahuan akan prosedur serta tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah serta perlunya meningkatkan kemampuan dan strategi dalam menghadapi audit/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa (prosedur tender dan pelaporan pasca tender).

BIMTEK HUKUM KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Para Pejabat Pengambil Keputusan, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Direksi Perusahaan, General Manajer, Project Manajer/ General Superintendent, Investor, Jaksa, Pengacara, Penegak Hukum, dan Para Stake Holders yang terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Instansi pemerintah. Timbulnya dikotomi antara ”upaya penanganan krisis keuangan global melalui percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur/mendorong percepatan penyerapan likuiditas keuangan di bidang pengadaan barang/jasa” dengan ”eforia perilaku penegak hukum yang sering kebablasan dalam menangani kasus-kasus pengadaan”, menyebabkan banyak yang tidak mau lagi menjadi Pemimpin Proyek (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Panitia Pengadaan, akibatnya dana yang sudah disediakan menjadi tidak terserap. Sebagai payung hukum di bidang pengadaan pemerintah pun telah menetapkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBerkaitan dengan hal-hal tersebut serta untuk memberikan pemahaman yang mendalam atas perpres baru ini.

BIMTEK METODE PENYUSUNAN HPS/OE ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN
Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian. HPS dijadikan sebagai data dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa. Data HPS pada dasarnya adalah perkiraan sehingga harus mencerminkan harga yang mendekati pada kondisi riil saat diadakan pengadaan barang/jasa. Dalam penetapan HPS, tidak ada patokan standar faktor keuntungan wajar yang diperkenankan untuk ditambahkan dalam rincian harga.

BIMTEK PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA

PENDAHULUAN

Dalam prakteknya, proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara/metode, diantaranya Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan dengan cara Swakelola.Sebagaimana Perpres 4 Tahun 2015 menyebutkan, Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung. Dibanding dengan metode lainnya, metode ini merupakan cara yang paling sederhana dan dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan tanpa harus melalui proses lelang. Metode lainnya adalah dengan cara Penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Perpres No. 54 tahun 2010, serta melalui cara Swakelola, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat, yang kriteria jenis Barang/Jasanya telah ditentukan dalam Pasal 26 Perpres 54/2010.

BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam berbagai bidang dan sub bidang diperlukan kuantitas dan kualitas pegawai sesuai dengan yang diperlukan. Lebih lanjut, guna menentukan kuantitas pegawai yang menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan analisis beban kerja di masing – masing unit organisasi. Namun demikian, sampai saat ini perhitungan beban kerja dilakukan tidak dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia atau input. Sehingga sering terjadi ketidakstabilan volume pekerjaan organisasi, yakni menumpuk pada periode tertentu dan tidak tampak pekerjaan pada periode yang lain. Pengukuran beban kerja ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi bagi terwujudnya organisasi yang tepat, sesuai dengan beban tugas yang diemban oleh pegawai dan organisasi tersebut.

BIMTEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

PENDAHULUAN

PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Masalahnya bagaimana mengoptimalkan peranan PATEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government, Selain beberapa keluhan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat keluhan yang disebabkan oleh kondisi geografis, yakni jarak tempuh antara tempat tinggal pelanggan dengan tempat pelayanan yang terlalu jauh, sehingga maksud diselenggarakannya PATEN untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi ”simpul pelayanan” (front office) dari SKPD ringkat kabupaten, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), terutama bagi kecamatan yang secara geografis dipandang lebih efektif dan efisien dilayani di tingkat kecamatan. Demikian halnya dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhya dapat dilayani di kecamatan dan penandatangan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan scanner.

1 2 3 4 13
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ