BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH

BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “belum jelas” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008

BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008

PENDAHULUAN

Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri.

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH

PENDAHULUAN

Suatu daerah layak dikatakan bersih apabila masyarakatnya mau dan mampu mereduksi sampah yang mereka hasilkan, sampah organik dikomposting (Bokasi), sedangkan sampah anorganik didaur ulang. Langkah pertama yang paling efektif untuk membangkitkan kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan adalah dengan kampanye peduli sampah. Di Kota metropolitan sudah peduli akan masalah sampah, tetapi dalam hal ini masyarakat harus terus diberi kesadaran bahwa problema sampah adalah sama dengan “Bom Waktu“.Pemerintah secara bertahap dan pasti harus mulai menanamkan dan menerapkan pentingnya Sistem dan Manajemen Pengelolaan Sampah yang ideal, hal ini didasarkan pada kenyataan ukuran volume sampah (organik maupun anorganik) yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), antara yang masuk dan diolah/dipilah-pilah sangat tidak seimbang sehingga terjadi penumpukan sampah sampai menggunung.

BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH

PENDAHULUAN 

Peningkatan KESADARAN BELA NEGARA harus menjadi perhatian utama bagi generasi muda. Sejak memasuki era Reformasi, dirasakan semakin memudarnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, sehingga kurangnya kepedulian terhadap Bela Negara. Kita pahami bersama bahwa Bela Negara merupakan sebuah keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia, sesuai Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, serta Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Definisi Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan Kesadaran Bela Negara harus ditanamkan kembali secara terencana, berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif kepada semua orang tanpa terkecuali, khususnya generasi muda dan menyadarkan akan pentingnya Bela Negara dan Bangsa, diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan agar nilai-nilai Persatuan, Kesatuan, Cinta Tanah Air, dan Wawasan Kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali.

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA SKPD

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RKA SKPD

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunan (RKPD).

BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Konflik yang mengemuka di berbagai daerah ditengarai masih terkait dengan masalah beragamnya kepentingan, latar belakang, identitas dan simbol-simbol demografis lain yang masih sering disalahgunakan untuk menciptakan situasi yang disintegratif atau sebagai media pemecah kesolidan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dalam kesatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ternyata juga masih perlu terus dibina dan diperkuat. Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, salah satu fungsi pemerintahan yang paling pokok adalah bagaimana secara efektif mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan publik yang berbeda menjadi terkelola dan sinergis, yang sangat berguna dalam proses penciptaan stabilitas poleksosbudhankam yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat, daerah dan kamtibmas pada khususnya.

BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN

BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sektoral, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mengancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur emerintahan dan masyarakat yang mampu mendeteksi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan pada seluruh bidang kehidupan, sehingga berbagai dimensi permasalahan berkembang dapat diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menciptakan kondisi yang mantap  demi kelancaran pembangunan nasional.

BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH

BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

BIMTEK TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAHULUAN

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, diperlukan suatu anggaran atau dana daerah yang memadai. Untuk memperoleh anggaran daerah yang memadai tersebut, daerah melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL (PP NOMOR 71 TAHUN 2010)

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAEARAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PP NOMOR 71 TAHUN 2010

PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah.

Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan termasuk neraca SKPD. Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1 2 3 4 5 13
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ