BIMTEK STRATEGI RELOKASI PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

BIMTEK STRATEGI RELOKASI PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA

PENDAHULUAN

Pasar tradisional sudah dikenal sejak puluhan abad lalu, diperkirakan sudah muncul sejak jaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke -5 Masehi. Dimulai dari barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari negeri tirai bambu, masyarakat mulai menggelar dagangannya dan terjadilah transaksi jual beli tanpa mata uang hingga digunakan mata uang yang berasal dari negri Cina. Dalam kegiatan pasar tradisional keberadaan PKL sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal, biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan.

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

PENDAHULUAN
Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparatur pemadam kebakaran di  daerah dalam pelaksanaann  tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN EVALUASI RAPBD BERASIS KINERJA SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI PPHP BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN EVALUASI RAPBD BERASIS KINERJA

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016. dijelaskan bahwa RKP tahun anggaran 2016 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dan juga merupakan keseimbangan upaya pembangunan yang terintegritas dan sistematis penyusunan APBD tahun 2016 di daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah membuat rencana kerja pemerintah RKP tahun anggaran 2016 yang meliputi tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuat pondasi yang lebih berkualitas.  

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD

PENDAHULUAN

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam upaya mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur di daerah khususnya dalam mendorong upaya pencegahan konflik dan memperkuat perdamaian  dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan.

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI PELAKSANA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI PELAKSANA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.

Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi. Di samping itu agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan.

BIMTEK METODE PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD SEBAGAI WUJUD UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

BIMTEK METODE PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD SEBAGAI WUJUD UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat  tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENYUSUNAN NERACA ASET

BIMTEK PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN STRATEGI PENYUSUNAN NERACA ASET

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang menemui kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

BIMTEK PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL

BIMTEK PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL

PENDAHULUAN

Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk neraca keuangan, sehingga benar-benar terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Terakhir Sekda Kota Surakarta berpesan agar para peserta diklat sebagai pengelola aset agar bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik dan melaksanakan tugas sebagai pengelola aset daerah dengan penuh rasa tanggung jawab.

BIMTEK MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

BIMTEK OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

Pengawasan lingkungan hidup adalah Kegiatan  yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).  Pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).

BIMTEK PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

BIMTEK PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

PENDAHULUAN

AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi bagi proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan pembangunan, kajian AMDAL dan implementasinya ditujukan untuk memandu agar tujungan pembangunan dapat tercapai secara teknis, ekonomi, sosial, dan sekaligus menjamin tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarSalah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar adalah ditetapkannya kewenangan pengelolaan lingkungan sebagai kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup pada tingkat aplikasi, dimana setiap keputusan pembangunan yang dijalankan di daerah telah mempertimbangkan dan menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian integral dari setiap keputusan pembangunan.

1 2 3 4 13
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ