BIMTEK PEDOMAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 SERTA TATA CARA REHABILITASI TEMPAT – TEMPAT PENTING PASCA BENCANA ALAM

BIMTEK PEDOMAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 SERTA TATA CARA REHABILITASI TEMPAT - TEMPAT PENTING PASCA BENCANA ALAM

PENDAHULUAN

Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kebutuhan setiap instansi pemerintah di setiap daerah akan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan  Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana, sangat diperlukan untuk penanggulangan bencana alam didaerah tertentu. Dengan mengikuti diklat Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana.

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

PENDAHULUAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan untuk mengatasi masalah polusi udara di perkotaan dengan menambah taman dan melestarikan area taman serta melalukan penghijauan di sekitar lahan-lahan kosong, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan kota secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka  hijau di kawasan perkotaan. Secara umum  ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan-kebijakan untuk menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat, berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP No. 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang, dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan maka sudah saatnya pemerintah daerah melakukan inovasi pemahaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM

PENDAHULUAN

Dalam beberapa kejadian bencana alam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan gagap melakukan penanganan bencana alam. Salah satu sebabnya adalah ketidakcukupan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran yang tidak mencukupi sangat membelenggu gerakan penanganan bencana alam. Bila kita telaah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) menyebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

BIMTEK MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA ALAM

BIMTEK MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA ALAM

PENDAHULUAN

Usaha pencegahan dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat wajib dilakukan, baik oleh warga dan pemerintah. Salah satu yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, perihal sistem manajemen logistik bencana. Logistik dalam pengertian manajemen bencana berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, baik pangan, sandang, papan, dan turunannya. Termasuk dalam kategori logistik ialah barang yang habis dikonsumsi, misalnya sembako, obat-obatan, selimut, pakaian dan perlengkapannya, air, tenda, jas hujan, dan sebagainya. 

BIMTEK TEKNOLOGI ADAKTIF DAN PERIKANAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN ADOPSI TEKNOLOGI HASIL TANGKAP

BIMTEK TEKNOLOGI ADAKTIF DAN PERIKANAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN ADOPSI TEKNOLOGI HASIL TANGKAP

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional memiliki posisi strategis dalam menyumbangkan devisa kepada negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Posisi yang strategis ini harus selalu dipelihara, dijaga dan ditingkatkan perannya. Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan peran tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui adaptasi teknologi kelautan dan perikanan.

Penyuluh sangat berperan sebagai jembatan antara peneliti dan masyarakat. Teknologi yang dihasilkan oleh peneliti akan disalurkan oleh penyuluh kepada masyarakat pelaku utama usaha perikanan sebagai adopter. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha agar ada keterkaitan antara sumber teknologi, proses alih teknologi dan pengguna teknologi agar penyampaian teknologi dapat dilakukan secara informatif, aplikatif dan efektif.

BIMTEK ARAH KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 SERTA SOSIALISASI SOP PERIJINAN KALAUTAN DAN PERIKANAN

BIMTEK ARAH KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 SERTA SOSIALISASI SOP PERIJINAN KALAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAHULUAN

Upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak dapat dilakukan secara tidak terkendali, karena kelautan itu sendiri merupakan suatu bidang ekonomi yang didalamny terdapat kewenangan terkait, baik dalam konteks kewenangan pengelolaan maupun pemanfaatanbarang dan jasa terkait, seperti sektor perhubungan laut, pariwisata bahari, kehutanan, pertanian pesisir dan pulau kecil,pekerjaan umum , pemukiman dan lain sebagainya. SEhingga perlu diatur dengan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan indonesia. Maka semua potensi sumberdaya alam, lingkungan, kelembagaan maupun dana dari berbagai sumber harus dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

BIMTEK PENINGKATAN STANDAR DAN KINERJA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

BIMTEK PENINGKATAN STANDAR DAN KINERJA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan publik dasar layaknya negara maju ataupun berkembang lainnya di seluruh dunia. Bidang-bidang yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam hal ini, usaha peningkatan pelayanan merupakan manifestasi konkret dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempromosikan pengembangan manusia, mayoritas pemerintah daerah harus berjuang mengatasi banyak tantangan dan keterbatasan.

Modal utama dalam pemberian pelayanan publik yang baik di tingkat kabupaten/kota ialah berupa Infrastruktur dan sumber daya yang mencukupi. Hal lainnya yang sama pentingnya dan mungkin lebih menantang adalah kerangka sistem dan manajemen kelembagaan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, keterbatasan kepemimpinan manajerial, sistem dan kelembagaan menjadi kendala besar bagi pelayanan publik yang tidak mudah diatasi.

BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, KEMENTRIAN DAN PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, KEMENTRIAN DAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya agar lebih sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus sama baik dengan aspek administrasi. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

Bimbingan teknis penyusunan SOP ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan pemerintah tentang penyusunan prosedur operasional standar yang benar. Banyak organisasi di lingkungan pemerintah yang mengabaikan ini karena dipandang tidak terlalu penting. Tetapi, sejarah organisasi telah membuktikan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan terus berkembang adalah yang memiliki pedoman yang jelas dan dipahami secara jelas dan standard oleh anggotanya. Pelatihan ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan SOP di lingkungan administrasi pemerintah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (19 Mei 1999), Permenpan No. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (10 Juli 2008), dan Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan  (26 November 2008). Pelatihan ini tidak hanya memuat hal-hal teknis penyusunan, tetapi juga mencakup latar belakang dan arti penting penyusunan SOP dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SOP yang efektif di lingkungan birokrasi pemerintah.

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut.

1 2 3 13
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ