BIMTEK DAN SOSIALISASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015

BIMTEK DAN SOSIALISASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

  1. PERPRES No. 10 Tahun 2013 Tentang : Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2013
  2. PMK No. 202 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA. 2013
  3. PMK No. 165 Tahun 2012 Tentang : Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  4. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2013.

BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

PENDAHULUAN

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah menetapkan Tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025.

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

PENDAHULUAN

Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Peraturan pemerintah ini memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

BIMTEK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH SERTA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH SERTA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang sudah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainya sesuai dengan kriteria yang ditetpakan UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lntas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.
 
Namun demikian, dalam pelaksanaanya Provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Provinsi yang ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengahsialn Bahan Galian Golongan dan Pajak Parkir. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuanganya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalm UU No.34 Tahun 2000.

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG METODE PENYUSUNAN LAKIP

PENDAHULUAN

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014, sementara peraturan pelaksanaan Perpres ini harus ditetapkan paling lama satu tahun setelah Perpres ini diundangkan.

BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

PENDAHULUAN

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD serta Bendahara Umum Daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas para bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SKPD

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ.

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD

PENDAHULUAN

KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat 4 undang-undang yakni UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya. KUA PPAS dan evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepekatan nota kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif. Dengan sifat politis itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA PPAS.

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARAWAN SKPD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA SKPD DAN PENGGUNA ANGGARAN

PENDAHULUAN

Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulai dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PENDAHULUAN

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1 2 3 13
top

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ